Apakah perlawanan terhadap kolonialisme harus selalu menggunakan senjata dan berperang? Sebagaimana narasi arus utama sejarah bangsa kita yang sangat mengagungkan militeristik? Bukankah narasi-narasi yang demikian dibuat oleh rezim Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan militer, yang pada titik tertentu, mengesampingkan kisah-kisah perjuangan non-militer; yang lebih bersifat sipil dan kelas pekerja, yang tanpa mengangkat senjata. Suryopranoto menawarkan cara lain, melalui pendidikan dan barisan pekerja, ia melawan kolonialisme dengan senjata andalannya yang terbukti ampuh, yakni: pemogokan! Oleh karena itu, barangkali kita perlu membaca kembali paragraf awal dalam propaganda yang ditulis oleh Suryopranoto, Pergulatan Rakjat Ketjil dalam Membela Nasib Hidupnja:
Barangkali tidak perlu keterangan lebih lanjut, bahwa warisan daripada stelsel kapitalisme-modern pada abad ke 19 terutama berbentuk kenyataan adanya bagian dari rakyat Indonesia yang menderita dari compang-camping, dan yang sekarang biasa disebut “kaum proletar”. Mereka itu menjual tenaganya pada kaum “ondernemer” dengan harga yang sangat rendah. Kehidupan ekonominya tergantung pada hukum kehendak dan tawar, dan karena itu, jika ada “malaise” atau krisis ekonomi sedikit saja, maka dengan mudah tergelincir dalam kesengsaraan, hidup selalu diikuti oleh bayangan hantu keraguan tentang hari kemudian.
Propaganda yang dihimpun oleh adiknya, Ki Hadjar Dewantara dalam buku Dari Kebangunan Nasional, Sampai Proklamasi Kemerdekaan terbitan N.V Pustaka & Penerbit Endang, Jakarta, 1952, itu menjelaskan secara gamblang dan pilu dampak negatif dari kolonialisme dan kapitalisme.
Kondisi itu melahirkan perkumpulan-perkumpulan nasional, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Adhi Dharma. Pada mulanya, Adhi Dharma adalah sebuah perkumpulan yang berisikan para pangeran Pakualaman, didirikan pada tahun 1915. Sebagai seorang cucu Paku Alam III; Suryopranoto berhasil mengubah haluan Adhi Dharma menjadi “jaringan patronase” yang berisikan para ningrat dan priayi Jawa, memperlebar wilayah jelajah keluar dari Pakualaman.
Suryopranoto bisa dibilang adalah seorang penganut teosofi-sosialisme, nilai-nilai itu tertuang dalam anggaran dasar yang disampaikan kepada pemerintah kolonial, seperti yang dikutip Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, Suryopranoto mengarahkan Adhi Dharma dengan tujuan “untuk memajukan kemajuan spiritual, moral, dan intelektual yang harmonis” dan “bekerja untuk kehidupan spiritual yang lebih tinggi”.
Laku dan pendekatan Adhi Dharma sebagai organisasi sosial memiliki beberapa program dengan maksud untuk menolong rakyat dalam segala lapangan sosial, ekonomi dan politik. Program-program seperti: mendirikan sekolah-sekolah, biro hukum, poliklinik, pemeliharaan kanak-kanak dan orang-orang tua, hingga bank pasar.
Suryopranoto juga mendirikan Arbeidsleger (tentara buruh) sebagai cabang dari Adhi Dharma yang fokusnya, dalam catatan Shiraishi, adalah membantu para buruh untuk mendapatkan pekerjaan baru, bukan hanya relasi pekerjaan, tetapi juga keuangan selama para buruh itu mencari kerja.
Pendidikan Jalan Pemogokan
Dari Arbeidsleger itulah Personeel Fabriek Bond (PFB) lahir, dan melalui nilai spiritual-sosialismenya Suryopranoto, PFB menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pergerakan pada 1919. Suryopranoto dijuluki sebagai Raja Mogok oleh koran-koran kolonial—karena memimpin pemogokan buruh terbesar di Jawa pada waktu itu—sebelum menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pergerakan, api pemantik yang memulai serangkaian pemogokan telah terjadi pada Agustus 1918, saat pecahnya kerusuhan buruh di pabrik gula Padokan (sekarang bernama Madukismo) Yogyakarta.
Tiga bulan setelahnya, pada November 1918, Suryopranoto merespons keresahan dari para buruh pabrik gula karena upah yang terus menurun. Melalui surat edaran yang bernada propagandis dan keras terhadap kolonial-kapitalisme itu, Suryopranoto menyampaikan:
Sekarang adalah zaman demokrasi, zaman volksregering (pemerintahan rakyat). Raja tidak (boleh lebih lama lagi) memerintah semaunya, tapi rakyat sendiri harus bersuara, turut serta dalam membuat aturan-aturan dan tidak boleh hanya diperintah. Tetapi, kami, rakyat, siap menaati hukum yang kami nilai sah. Semua buruh harus memiliki kebebasan dan persamaan (di muka hukum), dan mereka berhak bersuara tentang segala tindakan yang diambil kaum kapitalis sehubungan dengan dirinya. Kami tahu persis bahwa kapitalisme akan hancur jika tidak ada buruh. Kami juga tahu benar bahwa modal hanya hasil akumulasi keluhan dan erangan kaum buruh.
Jika memang begitu, kenapa tuan-tuan kapitalis bertindak sesuai keinginannya sendiri tanpa berbicara dengan buruhnya? Pada taraf yang tertinggi mereka memukuli dan memecatnya. Tapi, apakah modal mungkin ada tanpa kita? Tidakkah mereka tahu bahwa buruh juga manusia, yang harus makan, dan bahwa umat manusia harus maju bersama? Sebuah mesin sekalipun tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak cukup diminyaki.
Suryopranoto begitu keras terhadap penjajah, ia menggambarkan, bagaimana mungkin seorang pegawai Belanda yang bekerja di pabrik gula hanya dengan ongkang-ongkang kaki itu mendapatkan persenan tahunan sebesar Rp500.000, berbeda dengan kuli yang bekerja membuat lobang di dalam tanah dengan medium 24 kaki, lebar dan dalamnya masing-masing mencapat 1 kaki hanya dibayar sebesar 1,5 sen!
Ketimpangan yang telah mengakar menjadi sistem kerja itu, Suryopranoto meruntuhkannya dengan kiat-kiat melawan kolonial. Istilah “Raja Mogok” yang disematkan abadi pada namanya, bukanlah sembarang istilah. Suryopranoto menyadari bahwa jika kaum buruh melawan ketidakadilan itu dengan menggunakan senjata (pemogokan) secara sewenang-wenang, maka hanya akan memakan diri sendiri. Suryopranoto menawarkan jalan lain, yakni pemogokan (secara bersama-sama).
Pemogokan yang dilakukan Suryopranoto bukanlah tindakan reaksioner yang lekas lalu, melainkan terencana, sistematis, dan memantik solidaritas antara serikat buruh yang lain. Saat pemogokan pertama terjadi, Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) pimpinan Semaun tengah mengalami kemandekan karena tuntutan kaum buruh kereta api untuk naik gaji terus-menerus gagal.
Maka, diadakanlah sidang di rumah sekolah Adhi Dharma. Pemogokan pertama itu diatur sedemikian rupa, tujuannya jelas: berhenti bekerja hingga tuntutan tercapai! Tepatnya pukul 12 siang, pekerjaan di bengkel, stasiun, maupun di kereta api yang tengah melaju itu, seluruh mesin dimatikan. Para masinis, stoker, hingga kondektur, semuanya pergi meninggalkan pekerjaannya secara serentak!
Pemogokan pertama itu dianggap sangat berbahaya bagi pemerintah kolonial, hingga mereka mengerahkan prajurit-prajurit dari Legiun Mangkunegaran untuk menjaga keamanan jalur kereta api. Namun, ternyata aksi itu juga mendapat simpati dari golongan kanan-kiri, dari serikat buruh yang lain, efek domino dari aksi itu memantik pemogokan-pemogokan massal di tempat-tempat lain.
Yang menarik adalah, menurut catatan Suryopranoto, suatu waktu para pekerja-rendahan onderneming (perusahaan) mengeluh dalam suatu rapat umum di sekolah Adhi Dharma, mereka mengeluh karena harus bekerja setiap hari! Maka, Suryopranoto menganjurkan agar jangan masuk kerja pada hari Jum’at, alias mogok dengan alasan akan melakukan kewajiban agama di masjid. Lagi-lagi, aksi ini pun berhasil. Para pekerja yang semula menuntut hari untuk istirahat, mendapatkan keinginannya, atas anjuran dari Pastor Van Lith, yang juga pembela rakyat, jatah libur itu berganti menjadi hari Ahad (Minggu).
Adhi Dharma pun tumbuh subur di luar lingkungan Pakualaman, melalui PFB, semisal, pada Agustus 1920 mereka bergabung dengan perserikatan buruh dengan total anggota 32.000, paling banyak di antara serikat buruh yang lain. Suryopranoto menyadari bahwa ia mempunyai basis massa Adhi Dharma dan PFB yang amat besar, oleh karena itulah ia menjadi ancaman nyata bagi kolonial.
Siasat Suryopranoto yang lain, di luar dari pemogokan, ialah menghadirkan sekolah-sekolah yang perlahan-lahan merebak di berbagai wilayah seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sekolah Adhi Dharma yang bersifat partikelir (tidak dibiayai oleh negara) ini memiliki beragam tingkatan, mulai dari HIS, MULO, Kweekschool, hingga Schakelschool. Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi masyarakat tertindas.
Bekal keterampilan seperti mempelajari ilmu alam, mengajarkan baca-tulis bagi para pedagang agar tak dibodoh-bodohi oleh rentenir dan antek kolonial, hingga seni bela diri. Pada zaman itu, mendapatkan akses pendidikan adalah hal yang sulit, Suryopranoto membuka akses pendidikan bagi siapa saja yang merasa perlu untuk dibantu dalam tataran ekonomi, sosial, hingga politik.
Performativitas Suryopranoto
Setelah mengetahui sedikit pengetahuan tentang Suryopranoto, kita beralih pada peristiwa teater yang diselenggarakan oleh Komunitas Sakatoya, diproduseri oleh B.M Anggana, berjudul “Soerjopranoto: 6 Tubuh si Raja Mogok” yang telah berlangsung pada 3-8 Desember 2024. Proyek teater itu didukung oleh Kementerian Kebudayaan melalui Dana Fasilitas Bidang Teater Kepahlawanan 2024.
Yang menarik adalah, Sakatoya memilih Suryopranoto, seorang ningrat yang memilih untuk “mengkudeta” darah birunya sendiri, dan memilih untuk berjuang bersama rakyat. Sakatoya memberikan tawaran lain dalam memaknai kepahlawanan—yang tidak berasal dari golongan militer; tidak berada pada arus utama narasi besar sejarah Indonesia; tidak menggunakan senjata; satu-satunya senjata yang ia punya adalah strategi pemogokan melalui pendidikan—yang lebih sehari-hari dan dekat dengan kita.
Ada enam pertunjukan di enam situs spesifik berbeda yang disutradarai oleh enam sutradara. Salah satunya adalah pertunjukan “Wiyata Adhi Dharma” yang disutradarai oleh Gilang “Gilbo” Alamsyah” dengan asisten sutradara Galuh Putri Satyarini. Pertunjukan itu menggunakan situs spesifik rumah Suryoputran yang dijadikan sekolah partikelir Wiyata Adhi Dharma.
Para penonton telah memenuhi halaman rumah Suryoputran, kami berteduh dari rintik hujan, Kepala Pamong yang diperankan oleh Ahmad Jalidu menyambut kedatangan kami dengan menyanyikan Mars Adhi Dharma, mars yang tercipta hasil spekulasi fiksi itu, seketika menggugah semangat kami, mars itu diaransemen oleh Madha Soentoro. Kepala Pamong dan para pengajar Adhi Dharma dalam pertunjukan itu bernyanyi dengan lantang dan semangat, mengalahkan gaduh suara hujan di luar.
Para penonton berasal dari beragam latar belakang, mulai dari himpunan mahasiswa, komunitas walking tour, hingga para pelajar. Ketika membayangkan kata “pertunjukan teater”, singkirkanlah sejenak bentuk teater konvensional, di mana ada panggung dan penonton duduk melihat pertunjukan berlangsung. Karena hampir seluruh pertunjukan dalam proyek teater “Soerjopranoto: 6 Tubuh si Raja Mogok” menjadikan penonton sebagai spectator; bagian dari pertunjukan yang tak terpisahkan, dan panggung pertunjukan itu bisa di mana saja: di pemakaman, sekolahan, pabrik gula, hingga rumah singgah.
Kami menyadari bahwa posisi kami sebagai penonton perlahan-lahan memudar, beralih menjadi murid Wiyata Adhi Dharma. Kepala Pamong memberikan pengantar singkat tentang Adhi Dharma, bagaimana pendidikan begitu penting untuk memberantas buta huruf bagi para pedagang dan buruh pasar, karena Suryopranoto—sang pendiri sekolah ini—melihat tipu muslihat dari para cukong dan lintah darat; juga kursus kerajinan tangan bagi pedagang perempuan untuk memberikan keterampilan lebih, lagi-lagi karena Suryopranoto melihat langsung kondisi ekonomi rakyat pada saat itu yang serba kekurangan; juga ceramah politik kepada kaum muda untuk menyebar benih-benih revolusi.
Ketua Pamong menyampaikan bahwa sekolah Adhi Dharma, murni tanpa bantuan dana pemerintah. Karena jika memakai subsidi dari pemerintah, maka akan tercipta generasi birokrasi yang menuruti kemauan pemerintah, dan jika menuruti kemauan pemerintah, maka para murid akan menjadi kaum buruh dan budak kapital. Kata-kata membara itu dikutip dari ucapan Suryopranoto.
Menuju akhir penyambutannya, Ketua Pamong mengingatkan kembali tujuan dari terbentuknya Adhi Dharma, bahwa Mbah Suryopranoto pernah berpesan, Sabarang panggawe kang kotindakake, arahen kalayan sucining ati, yang artinya adalah: apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan hati yang murni. Setelahnya, ia menyerahkan sambutan kepada Pamong Kelas (diperankan oleh Nunung Deni Puspitasari) yang membacakan peraturan juga alur kelas Adhi Dharma.
Bel besi dipukul, kelas pun dimulai. Para murid bersorak untuk mengikuti berbagai macam kelas yang tersedia, seperti: kelas aksara jawa, bahasa Belanda, menyulam, kursus bela diri, hingga cek kesehatan. Para pengampu kelas itu, bukanlah aktor teater, melainkan para profesional yang memang bekerja pada bidang tersebut. Pertunjukan “Wiyata Adhi Dharma” berkolaborasi dengan banyak pihak: tenaga kesehatan, Ikatan Pencak Silat Indonesia cabang Yogyakarta, hingga para penjahit.
Dramaturgi pertunjukan itu, meminjam alur dan nalar wahana permainan, seperti sebuah pasar malam pendidikan. Para murid dapat memilih kelas yang ingin diikuti sesuai keaktifan dan minat mereka, dramaturgi ini dekat dengan praktik pendidikan Montessori. Mereka telah diberi bekal koin yang dapat digunakan untuk mengikuti kelas.
Namun, koin yang diberikan terbatas jumlahnya, satu orang hanya bisa mengikuti beberapa kelas. Dramaturgi ini secara tidak langsung mengajak para murid untuk benar-benar memahami keterampilan yang mereka butuhkan.
Pertunjukan “Wiyata Adhi Dharma” menawarkan perspektif lain dalam laku pendidikan, yang lebih kreatif, dan tidak menggurui. Dengan laku itu, para murid merasakan kebebasan dalam berpendidikan. Pertunjukan itu lebih tampak seperti gabungan konsep Adhi Dharma-nya Suryopranoto dengan Taman Siswa-nya Ki Hajar Dewantara.
Kedua lembaga pendidikan itu, dalam sejarahnya amat sangat berkaitan erat. Ki Hajar Dewantara sewaktu kembali dari Eropa, pernah menjadi guru di Adhi Dharma, begitu pula Suryopranoto di Taman Siswa. Sang kakak bahkan pernah “menyumbangkan” fasilitas dan ribuan murid Adhi Dharma pada tahun-tahun awal berdirinya Taman Siswa.
Pertunjukan “Wiyata Adhi Dharma” menjadi refleksi penting dalam konteks hari ini. Jika kita mau belajar sejarah, sebagai suatu pertemuan tatapan antara yang lalu dan kini, institusi pendidikan kita (baik yang formal, umum, dan partikelir) seharusnya bisa belajar dari Adhi Dharma dan Taman Siswa. Kedua lembaga pendidikan itu memupuk kecintaan pada tanah air bukan dengan hapalan Pancasila dan lagu-lagu nasional, tetapi dengan melihat realitas yang ada.
Ruang-ruang kelas adalah tempat produksi pengetahuan sekaligus laku melawan. Tidak terpisah dengan politik; seperti praktik depolitisasi yang mulai ditanamkan pada kurikulum Orde Baru (lihatlah, misalnya, penataran P4 yang mencoba memaksakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari) yang justru menjadi alat kelanggengan rezim Orba (yang masih kita rasakan dampaknya hingga kini). Pendidikan bisa menjadi alat pembebasan, ataupun pengekangan, tergantung siapa yang melaksanakannya.
Melalui proyek teater “Soerjopranoto: 6 Tubuh si Raja Mogok” oleh Komunitas Sakatoya ini, kita bisa merasakan pengalaman langsung kesejarahan pada masa lalu dengan konteks kiwari; performativitas sejarah yang dicairkan dari buku-buku dan kurikulum. Suatu upaya menawarkan perspektif lain akan definisi kepahlawanan yang erat kaitannya dengan rakyat.
Di titik ini, kita boleh bertanya, apa yang akan dilakukan Suryopranoto ketika mengetahui bahwa tiga hal yang amat ditentangnya (kolonialisme, kapitalisme, dan feodalisme) telah berganti seragam dan kulit; dipraktikkan di banyak institusi negara (oh, betapa marahnya ia (dan seharusnya kita juga) ketika mengetahui negara ingin meminta pajak 12% kepada rakyatnya sendiri!). Praktik ketidakadilan yang telah berlangsung ratusan tahun dari masa hidupnya itu ternyata tetap ada dan langgeng.
Mungkin, ia akan mengajak kita untuk melihat lebih dekat realitas yang terjadi di masyarakat, lalu membawa beragam permasalahan itu ke rapat umum barisan kerja Adhi Dharma, ia akan menyarankan kita untuk berserikat, mengatur siasat pemogokan yang lebih kiwari.
Spirit Suryopranoto inilah yang mesti kita hidupkan dalam diri dan laku sehari-hari, kita bisa memulainya dengan hal kecil: tak bergantung pada negara dan saling membantu sesama. Sungguh, kolonialisme, kapitalisme, dan feodalisme bukan lagi berbentuk fisik, tapi berubah menjadi mental penindas para penguasa.
Yogyakarta, 2025.