Memilih menjadi manusia Jogja mengandung resiko nyeni. Sepertimu, saya jarang datang ke pameran seni rupa, namun menjadi publik Jogja membuatnya mustahil tak pernah. Selalu ada saja kawan yang mengajak, pun info pameran yang bergulir di layar gawai lengkap dengan takarir.
Walakin, kali ini lain! Minggu (25/9), saya diantar ibu dan bapak berkendara dari rumah kami di Sleman ke Kulonprogo. Semata-mata demi sebuah Biennale Jogja. Agenda dua tahunan yang rupanya menjadi salah satu tolok ukur seni rupa di Indonesia, seni rupa dengan label kontemporer. Namun kini bukan di galeri atau gedung serba guna yang dinamai museum seperti JNM; tetapi di Padukuhan Boro II, kok bisa?
Pagi ketika kami berangkat, langit cerah dan berawan. Sebuah mestakung bagi catatan perdana mahasiswi teknik yang pemula mengapresiasi seni seperti saya untuk berjumpa dengan Biennale Jogja. Karya seni rupa adalah lukisan di atas kanvas atau patung. Kiranya itu definisi yang terbesit, dan saya jelas tak sendiri. Sebagai seorang peranakan Tionghoa yang medok Jawa-Magelangan, saya yakin tatapan saya bersama tatapan orang kebanyakan senusantara.
Mendatangi desa dan membayangkan seni rupa, galibnya membayangkan akan bertemu karya seni yang dipajang di tengah desa, tentu terasa ganjil dan baru buat keluarga kami. Sesekali terbesit, mengapa karya-karya seni didatangkan atau dibuat di desa? Perdesaan sebagai kawasan, selalu saya bayangkan sebagai kesatuan unit pertanian warga hingga spesifikasi keberagaman adat dan budayanya yang khas petani sebagai peasant, yakni petani yang menggarap sawah dan tegalan/ladang yang bertujuan untuk bertahan hidup atau subsisten, dan selebihnya untuk transaksi komersial atau dijual.
Namun ketika karya seni yang dipanggungkan sebagai pameran di tengah ekologi pedesaan, apakah pernah ada? Saya sekilas terbesit, macam Lekra-nya PKI. Tapi tentu Biennale Jogja, bukan agenda partai. Ini adalah agenda seni dua tahunan yang didanai besar salah staunya oleh Dana Keistimewaan.
Saya berangkat jelas bukan dengan pemahaman, tapi murni penasaran. Saya pun mengutarakan gejolak ini pada kedua orang tua. Mereka tertawa mendengarnya saya berkelakar. “Nanti kan bisa jajan-jajan wae. Kalau memang benar ini acara desa pasti banyak makanan dan penjual jajanan. Sekalian piknik keluarga.”
Bertolak dari membaca teks pers release yang disebar publik, saya pahami pameran yang akan kami kunjungi punya tema besar Kawruh: Tanah Lelaku. Perhelatan ini adalah pameran seni rupa kedelapan belas yang diselenggarakan oleh Biennale. Biennale tahun 2025 ini dibagi jadi dua babak. Hari ini merupakan pembukaan babak pertama dengan subtema Prananing Boro. Karya-karya yang dipajang adalah hasil dari program Asana Bina Seni 2025. Kawruh sendiri dimaknai sebagai sekumpulan praktik artistik yang berupaya mengilhami pengetahuan. Para seniman bermaksud merefleksikan kehidupan di Boro. Lengkap dengan cita-cita membumikan seni rupa bertendensi isu-isu sosial hingga lingkungan. “Demikiankah seni rupa kontemporer itu?” batin saya.
Lalu lebih spesifik lagi, dalam teks kuratorial dari Asana Bina Seni, Prananing Boro menjadi frasa yang menyingkat pengandaian relasi antara seniman dengan Boro. Prananing sendiri berarti angin atau napas. Seniman-seniman ini diandaikan sebagai angin laut yang meniup pepohonan kelapa di Boro. Kehadirannya singkat, tapi terasa dan membekas. Bekas apakah?
Masih dalam teks kuratorial, kali ini yang ditulis oleh Greg Sindana dan Invani Lela Herliana dari ketjilbergerak. Greg sendiri adalah kepala Dusun Boro II yang dilantik sejak Agustus 2024. Kedua kurator sekaligus pasangan Pak dan Bu Kadus ini menceritakan permasalahan yang dialami warga Boro. Padukuhan Boro II ini berada di dua persimpangan jalan besar. Jalan Daendels dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Setiap hari mereka bergelut dengan tanah garapan yang kian terkikis oleh pembangunan JJLS. Tiap-tiap waktu, mereka dirundung oleh bujuk rayu orang-orang proyek yang menawarkan uang untuk menebus tanah.
Padahal, warga Boro menggantungkan hidup pada tanah untuk subsistensi, atau lahan garapan untuk perdagangan. Dilema antara kebutuhan dan keterikatan pada lahan pertanian yang kerap menyulitkan, dan kebutuhan uang segar yang cepat tapi belum tentu maslahat, adalah satu persoalan tersendiri. Namun bagaimana sebenarnya seni rupa dalam Biennale Jogja kali ini hadir di tengah kenyataan pelik pedesaan? Sebagai peristiwa visual, bukankah tak ada keharusan membaca teks-teks kuratorial?
Prananing Boro sebagai Biennale Ndeso?
Setibanya di Pendopo Karang Kemuning, yang menjadi panggung perhelatan Prananing Boro, saya disambut jajaran umbul-umbul bertuliskan Biennale. Warnanya begitu semarak. Hampir seperti festival di tengah desa.
Tampaknya, saya sedikit terlambat. Pembukaan Biennale Jogja di tengah desa telah dibuka pula oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Pendopo tampak ramai dikerubungi pengunjung dan warga desa. Mereka sedang menyaksikan tari angguk yang dipentaskan sekelompok remaja perempuan. Mereka adalah gadis-gadis Boro. Acara pembukaan Prananing Boro menjadi kolaborasi antara Merti Padukuhan Boro dan Seniman-seniman dan panitia Biennale Jogja.
Selagi pementasan berlangsung, saya bertanya sekaligus searching makna tari tarian angguk.. Ternyata, tari angguk sudah ada sejak tahun 1900-an di Kulon Progo. Ia dipentaskan sebagai wujud syukur para warga atas hasil panen yang berlimpah. Mula-mula penarinya adalah gemblak (remaja tampan). Seiring berjalannya waktu, gemblak digantikan oleh para gadis.
Tari angguk telah usai. Gerakan terakhirnya memantik tepuk tangan riuh dari para penonton. Saya sempat tepuk tangan sejenak, lalu beranjak bersama ibu saya ke joglo yang berada di samping panggung. Rupanya, joglo ini sudah ditata sedemikian rupa untuk menghadirkan suasana dapur pedesaan. Ada meja panjang berisi berbagai sajian. Sedangkan di sudut joglo, berdiri sebuah karya instalasi. Judulnya “Wewarah Pawon Simbah”, karya Barikly Farah Fauziah.
Cukup lama saya memandangi karya Barikly. Tiga kain jarik membungkus papan berbentuk prisma segitiga. Masing-masing kain punya motif berbeda. Di setiap kain, terpajang foto-foto Mbah Dalini, Mbah Sukar, dan Mbah Pademo, tiga perempuan lanjut usia asal Boro, yang berlatarkan dapur.
Ketika berdiri di hadapan karya Barikly, saya teringat buku kumpulan esai “Siapa Yang Melawan Dari Dapur?” yang ditulis oleh Dhianita Kusuma Pertiwi. Esai ini senada dengan “Wewarah Pawon Simbah”. Dalam esainya, Dhianita menggugat narasi dapur sebagai ruang domestik yang dibentuk oleh kapitalisme dan patriarki. Semua bermula dari pengalaman Dhianita menonton teater bertajuk “Suara-Suara Gelap Dari Dapur”. Dari pertunjukan itu, ia merefleksikan soal betapa politisnya dapur. Ia menganggap dapur bukan hanya sebagai tempat meracik bumbu. Ruang itu telah dipolitisasi. Berbagai keluh-kesah dicurahkan. Rasa frustasi atas penindasan patriarki yang mengharuskan mereka bekerja di dapur beralih menjadi perlawanan.
Selepas puas memandangi karya Barikly, saya meninggalkan joglo. Sejenak saya kebingungan. Di mana karya-karya lainnya? Sejauh mata memandang hanya ada jajaran kursi yang penuh orang dan umbul-umbul Biennale. Dengan sedikit malu, saya bertanya pada seorang panitia yang berjaga di meja registrasi.
Ternyata karya-karya itu tersebar di ruang terbuka. Kami mesti menyusuri seisi Padukuhan Boro II untuk berjumpa dengan karya-karya yang dipamerkan. “Lewat sini ya,” ujar si panitia pada saya sembari menunjuk selajur jalan berlapis semen di sisi kanan Pendopo Karang Kemuning.
Jalan itu cukup lebar. Di sisi kanan dan kiri banyak pepohonan. Suasananya terasa rindang, sekalipun angin pesisir yang asin dan bikin kulit pliket berembus dari laut. “Lumayan lah jalan-jalan. Sekalian kardio,” pikir saya.
Saya dan ibu saya berjalan menyusuri arah yang ditunjuk panitia tadi. Sedangkan ayah saya menempuh jalan lain, ia mengikuti sekelompok bule yang turut mengunjungi Prananing Boro. Setelah beberapa langkah, akhirnya saya menemukan lukisan Faris Wibisono di tikungan jalan. Judulnya “City Roots”. Lukisan itu menggambarkan sekumpulan wayang yang berada di tengah hiruk-pikuk kota. Sapuan kuasnya mewarnai para wayang dan sekelilingnya dengan warna mencolok dari cat akrilik. Melihat warna-warnanya yang semarak dan saling bertabrakan, saya ikut terbawa. Rasanya ikut diserang keramaian kota. Siapa dari kita yang tidak penat dengan kepadatan transportasi pribadi, akibat lemahnya transportasi publik di Yogyakarta.
Teks deskripsi bercerita bahwa Faris hendak menyuarakan kegelisahannya. Ia mengamati desa-desa kecil seperti Boro yang harus hidup berdampingan dengan asap polusi dan dengung kendaraan di kota. Tak tanggung-tanggung, Faris berani menyebut Boro sebagai tempat berpulang. Katanya, Boro adalah sebuah kampung yang suasananya akan selalu dirindukan.
Begitu saya selesai membaca teks deskripsi, saya beranjak dari situ. Mata saya menerawang setiap belokan dan tepian jalan. Berusaha menemukan karya-karya berikutnya. Sebenarnya, saya agak kesal dengan alur pameran. Di sepanjang jalan hampir tak ada penanda arah. Kecuali umbul-umbul Biennale yang berkibar di segala tempat. Pengunjung seperti dibiarkan tersesat.
Beberapa meter dari “City Roots”, tepatnya di tikungan jalan, seekor burung cekakak raksasa berdiri menghadang para pengunjung. Saya bergegas menghampiri karya yang satu ini. Itu adalah karya Anisyah Padmanila Sari dengan judul “Wayang Kebon: Cekakak Terakhir”. Ia menyusun instalasi burung cekakak dari sabut kelapa, material yang berlimpah di Boro. Lewat karyanya, Anisyah hendak menampilkan relasi antara warga Boro dengan alam. Kehadiran burung cekakak menjadi penanda atas dimulainya ekosistem sungai dan pesisir. Sementara itu, hilangnya burung cekakak di Boro menjadi pertanda akan alam yang perlahan-lahan rusak dan menjauhi warga.
Perjalanan saya kembali berlanjut. Saya maju menyusuri jalan semen yang berkelok-kelok. Sepanjang jalan, hanya ada pengunjung-pengunjung yang asyik memotret dan membaca teks deskripsi. Jalanan begitu lengang. Mungkin para pengunjung sedang berpencar untuk mencari karya yang tersebar di seisi Padukuhan Boro.
Dalam perjalanan, saya menemukan sebuah karya yang mewujudkan ketakutan saya. Karya itu serupa bilik dari papan-papan kayu. Ia berdiri di tengah-tengah gerumbulan pohon. Selama beberapa detik, saya termangu di depan karya. Berusaha mencari makna dari karya itu. Beberapa saat kemudian, saya menyerah. Lebih baik langsung membaca teks deskripsinya.
Dari teks deskripsi, saya mendapatkan sejumlah informasi. Seniman yang menciptakan karya itu bernama Egga Jaya. Tajuknya adalah “For The Sake of It”. Rupanya, saya salah duga. Karya itu bukan bilik, melainkan sebuah pedati yang menjadi representasi akan pergerakan jalur perdagangan sutra di masa lampau. Dalam imajinasinya, Egga membayangkan “For The Sake of It” sebagai dispersi pengetahuan tentang sejarah gula dari zaman Hindia-Belanda hingga masa kini. Pedati itu dibayangkan menyusuri titik-titik bekas pabrik gula. Mulai dari Padukuhan Boro sampai Karangkitri.
Saya mengernyitkan dahi dan berpikir keras. Masih bingung dengan “For The Sake of It”. “Apakah seni rupa kontemporer harus dipahami bak cerebral movie?” ujar saya dalam hati. Karya-karya yang ada setelah “For The Sake of It” sambil lalu saya perhatikan. Semuanya hanya saya tonton sebentar. Laku saya ini agaknya juga dilakukan penonton lain yang saya lihat segelagat. Teks-teks deskripsi saya baca sambil lalu.
Pasalnya saya keburu galau, bahkan merasa ada keos di pikiran saya, sebab tak mampu bernas memahami karya seni yang satu itu. Ekspektasi paham seni sirna seketika. Pesan dari karya, sesederhana itu saja, saya gagal paham!
Sekitar 15 menit saya mengitari Padukuhan Boro II dan menjelajahi karya-karya pameran. Akhirnya, saya tiba kembali di jalan setapak menuju meja registrasi. Saya rehat sejenak di salah satu kursi yang tersebar di depan pendopo. Hanya saja, saat saya sedang menenggak sebotol air dingin, saya melihat Alia Swastika, direktur Yayasan Biennale Yogyakarta, sedang dikerubungi dua orang laki-laki wartawan. Tak mau ketinggalan, saya buru-buru menyalakan perekam suara di ponsel, lantas segera beranjak menyusul mereka.
Dalam perbincangan singkat itu, Alia menjelaskan alasan kehadiran Biennale di Padukuhan Boro II. Biennale berupaya menyadarkan warga Boro akan betapa menariknya sejarah kampung mereka. Untuk meningkatkan kepercayaan diri warga, katanya. Selain itu, ia ingin menghadirkan seni yang bisa dinikmati oleh masyarakat akar rumput. Sebagai contoh, Biennale menghadirkan seorang seniman yang mengajar para ibu Boro menari. “Nanti mereka akan percaya bahwa seni bisa menjadi alat untuk memperkuat eksisitas budaya,” jelas Alia.
Di mata Alia, masyarakat desa kerap kali merasa kurang percaya diri, padahal sejarah dan budaya desa itu sangat kaya. Namun, di saat yang sama, Alia juga berusaha meyakinkan saya. Ucapannya sama persis seperti yang tercantum di teks kuratorial Asana Bina Seni. Seniman-seniman tidak hadir sebagai guru di Boro. Justru sebaliknya, banyak dari mereka yang belajar pengetahuan-pengetahuan lokal dari warga.
Alia mengklaim pameran ini bisa memberikan dampak sosial yang besar bagi warga. Setelah pameran terselenggara, warga desa diharapkan jadi lebih terbuka dan percaya diri dengan budaya yang mereka miliki. “Nanti akan datang teman-teman penari dari Bantul. Kita juga memperluas koneksi di sini,” jelasnya.
Selain Alia, saya juga sempat berbincang dengan Bob Edrian, salah seorang kurator. Dalam penuturannya, Bob memberitahu saya bahwa para seniman ‘terjun langsung’ di tengah kehidupan warga Boro selama beberapa minggu. “Nah, kalau tingkat keberhasilannya diukur dari gimana seniman bisa bekerja dengan warga. Supaya, gimana warga itu merasa bahwa karya ini milik mereka. Bukan sekadar karya itu muncul ketika perayaan, tapi habis itu hilang,” terang Bob.
Sampai di pembukaan tahap satu Biennale Jogja XVIII ini, saya menemu bahwa teks tertulis dan lisan mendominasi cara saya memahami karya yang visual. Prananing Boro sebagai Biennale Seni Rupa Kontemporer yang mencoba “Ndeso,” rupanya menantang saya sebagai publik untuk bergantung penuh pada telinga di dalam kerja kognitif memahami apa yang sebelumnya kukira (seni rupa) cukup dengan penginderaan mata. Inikah yang namanya pelajaran baru bagi desa?
Biennale Jogja sebagai KKN?
Sekonyong-konyong, saya mengalami deja vu. Saya mengais ingatan saya akan KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang menjadi program wajib bagi mahasiswa. Di kampus saya, ada tiga kubu ketika mahasiswa harus menghadapi kewajiban itu. Kubu pertama adalah mereka yang terbujuk rayuan-rayuan narasi heroisme. Katanya, mahasiswa bisa menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan di desa terpencil. Misalnya, memasang Wi-Fi bagi warga untuk menumpas fenomena gagap teknologi. Atau, membangun pojok baca supaya pengetahuan warga meningkat. Sedangkan, kubu kedua adalah mereka yang terangsang dengan eksotisme pedesaan. Mereka mengaku ingin belajar dari kebiasaan-kebiasaan warga desa. Bagi mereka, warga desa adalah sesuatu yang unik dan menarik untuk diamati.
Saya sendiri bergabung dengan kubu ketiga, kubu yang merasa KKN tidak cukup penting. Sebagai rutinitas, terkadang KKN terasa ngerupeki warga desa saja. Mahasiswa tak bisa jadi juru selamat yang menumpas permasalahan desa dalam singkatnya masa singgah. Sebaliknya, warga desa juga bukan makhluk eksotis yang dijadikan bahan tontonan. Sering kali pula, mahasiswa mengadakan festival yang mempertontonkan bermacam tarian, hidangan, dan serentetan hiburan. Sebuah program kerja yang menurut saya hanya menjadi gebyar sesaat tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi warga desa.
Prananing Boro tentu bukan KKN seperti yang saya maksud. Pun jika diibaratkan KKN, Prananing Boro jelas bukan dalam ketiga kubu yang saya maksud. Tapi kubu yang bukan mahasiswa tetapi seniman, sehingga akronimnya “Kesenian Kerja Nyata” jadi terang lebih artistik dan gayeng.
Di beberapa kesempatan, seniman-seniman yang terlibat mengakui bahwa momentum residensi dan proses berkarya di desa adalah proses belajar mereka terhadap realitas di desa. Sampai di sini yang dipupuk adalah belajar dari desa, bukan menggurui desa. Biennale Jogja dalam Prananing Boro bukanlah peristiwa pameran seni biasa, tetapi peristiwa pendidikan untuk seniman.
Saya mencoba menyadari bahwa apa yang diusahakan para seniman, kurator (yang juga perangkat desanya) hingga warga desa yang terlibat, boleh jadi tak ada yang bertanggung jawab pada penerimaan saya. Semuanya sah-sah saja. Seperti halnya pemerintahan kita yang sah-sah saja membuat program pemberdayaan masyarakat desa.
Saya sadari pula, setiap perhelatan hajatan hingga kesenian adalah keseharian manusia, ia dibuat dan digiatkan lalu tak bisa semuanya membekas menjadi ingatan maupun kenangan. Semua bergantung pada dampak dari peristiwa itu. Apakah peristiwa seni Biennale Jogja melampaui peristiwa KKN yang penuh formalitas gugur tugas? Ataukah Biennale Jogja telah jadi cara terbaik dari biennale-biennale yang ada di Indonesia dalam kesenian yang kental keterlibatan dan mengusung kahanan masyarakat desa?
Sekalipun demikian, tak bisa dipungkiri, pameran ini memang benar-benar meramaikan Boro. Lapak berjualan digelar. Kebanyakan warga asyik berseliweran dari satu lapak ke lapak lain. Bapak-bapak asyik menyeruput kopi sambil mengobrol. Ibu-ibu mengantri di lapak kuliner. Para anak kecil mengerubungi gerobak es krim goreng dan tolo-tili yang menjual berbagai mainan. Tampak menyenangkan dan kebahagiaan mereka terpancar tanpa saya perlu bertanya dan membaca.
Mungkin saja, di mata warga pameran ini tak ubahnya sebuah pasar malam. Acara ramai yang mempertontonkan berbagai hiburan di panggung. Tarian-tarian ditampilkan. Berbagai workshop untuk warga diselenggarakan. Bedanya, kali ini orang-orang berasal dari tempat yang jauh juga berduyun-duyun datang menyaksikan karya para seniman dan mengilhaminya. Saya ikut senang bahwa gara gara Prananing Boro, banyak warga yang bermisi sama dengan keluarga saya, tamasya. Dalam tamasya, keramaian bahkan goro-goro alias keos adalah tontonan itu sendiri.
Selepas berjalan mengelilingi pameran dan mewawancarai Alia serta Bob, kaki saya pegal. Saya butuh segelas es kopi dan camilan. Untung sekali, saya menemukan sebuah warung kecil di teras rumah berdinding semen. Letaknya tak jauh dari pendopo. Penjual dari warung itu bernama Bu Sri. Darinya saya membeli kopi dan beberapa bungkus kacang rebus. Sehari-hari ia berjualan di teras rumahnya. Ajang pameran Prananing Boro ini membuat warung Bu Sri lebih ramai daripada hari biasa. Sembari mengupas kacang, saya menanyakan soal makna pameran ini baginya.
“Duh, jangan tanya saya,” tolak Bu Sri. “Saya ini ora reti opo-opo. Mboten ngertos. Sing mesti dino niki rame. Iso dodolan.” ucapnya disusul tawa. (tidak tahu apa-apa. Tidak tahu menahu. Yang pasti hari ini ramai. Bisa jualan)
Saya merenungi, setelah 2011 – 2021 dengan Equator Project-nya -Biennale Jogja colabs dengan India (2011), Kawasan Arab (2013), Nigeria (2015), Brazil (2017), Asia Tenggara (2019) dan Oseania (2021)-; inikah trayektori translokalitas yang dijanjikan Biennale Jogja kini? Terhitung sejak BJ XVII “Titen: Pengetahuan Menumbuh, Pijakan Berubah” tersebar di beberapa titik dan secara khusus bekerja sama dengan dusun Sawit, Panggungharjo dan dusun Ngentak, Bangunjiwo Bantul (2023); lalu kini BJXVIII “Kawruh: Tanah Lelaku” kembali tersebar di beberapa titik, namun secara khusus bekerja sama dengan dusun Boro II di Kulon Progo (2025)? Akankah seterusnya bergerak bekerja sama dengan dusun-dusun di Sleman dan Gunungkidul dengan misi berkeliling DIY -seperti halnya trayektori FKY (Festival kebudayaan Yogyakarta)- dengan membawa seni(man) rupa kontemporer kita sebagai Kesenian Kerja ‘Ndeso?’ Mari simak dengan seksama mendatang!