Barangkali jagad seni rupa kontemporer di Indonesia justru menyambut tahun baru dengan buku. Buku hijau inilah salah satunya. Dirancang dan disusun terbit sejak Desember 2022, buku terbitan Yayasan Biennale Yogyakarta ini berhasil launching di kampus Mrican, Sanata Dharma Yogyakarta pada Jum’at (7/1/2023) lalu.
Judulnya tegas: “10 Tahun Biennale Jogja Khatulistiwa: Praktik Geopolitik dan Dekolonisasi”. Tak lain, buku ini mengulas perjalanan Biennale Jogja dalam tajuk “Khatulistiwa/Equator” selama sepuluh tahun terakhir. Adakah pencapaian di sana?
Biennale Jogja Khatulistiwa, yang juga kerap disingkat “BJE” (Biennale Jogja Equator) ini dirancang sejak pendirian Yayasan Biennale Yogyakarta pada tahun 2010. BJE melangsungkan perhelatannya dalam enam kali agenda, secara khusus dengan negara-negara terpilih di dalam sabuk khatulistiwa. Program besar ini berhasil berjalan selama sepuluh tahun terakhir dengan tema-tema kuratorial yang spesifik, berdasarkan relasinya dengan negara rekanan.
Simaklah mulai dari Indonesia dengan India: “Shadow Lines” (2011); dengan kawasan Arab: “Not A Dead End” (2013); dengan Nigeria: “Hacking Conflict” (2015); dengan Brazil: Stage of Hopelessness (2017); dengan kawasan Asia Tenggara: “Do We Live in The Same Palyground?” (2019) dan dengan kawasan Oseania: “Roots <> Routes” (2021).
Dengan dieditori Alia Swastika, Hartmantyo Pradigto Utomo dan Irham Nur Anshari, buku yang terdiri dari kumpulan esai ini menyajikan 16 nama penulis, yang separuhnya adalah penulis dan peneliti muda di bawah 35 tahun.
Dalam esai pembuka, Alia Swastika sekaligus Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta, mengetengahkan bahwa Biennale Jogja seri Equator “…menjadikan kawasan khatulistiwa sebagai titik pijak untuk melihat dunia dalam pandangan yang lebih berpihak pada sejarah pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Spirit dekolonisasi dan Gerakan Selatan mendorong kami untuk dapat menggali narasi-narasi di antara ensiklopedi masa lalu, melihat warisan-warisan dari cakrawala nenek moyang kami sendiri.” (hlm: 29). Lantas, apakah hasil selama 10 tahun membangun jaringan khatulistiwa ini?
Solidaritas Seni Membangun Kartografi
Dengan judul Tata Dunia Baru, Tata Seni Baru, esai Alia juga menegaskan bahwa: “Pengalaman bekerja dalam lingkup Khatulistiwa selama 10 tahun mengajarkan saya bahwa makna solidaritas dan kerja membangun empati adalah proses panjang yang hasilnya tidak bisa diukur; …dengan mendasarkan diri pada sistem dan narasi sejarah seni lokal, biennale seperti Biennale Jogja Equator percaya bahwa harus dimulai upaya meretas sejarah, dan melihat praktik yang hidup dalam masyarakat tempatan lepas dari kategori-kategori seperti “tradisional”, atau bahkan “eksotis”. Menjadi lokal kemudian berarti menjadi “politis”. (hlm: 30).
Tentunya pernyataan ini bukan tidak berdasar, tetapi sepenuhnya bertolak dari pengolahan berulang kali selama membangun jaringan, kurasi hingga praktik artistik sepanjang BJE.
Alia menjelaskan bagaimana pertemuan-pertemuan dengan pelaku Biennale dari kawasan sekitar khatulistiwa, seperti Kochi Biennale, Sharjah Biennale, Lagos Biennale, Sao Paulo Biennale, atau biennale-biennale lain di kawasan Asia, terbukti memperluas khazanah kuratorial Biennale Jogja khatulistiwa, untuk terus menautkan diri dengan wacana Biennale yang berpijak pada kesadaran translokalitas dan trans-historisitas. (hlm: 31). Lantas bagaimanakah translokalitas dan transhistorisitas itu mesti dipahami?
Pertanyaan itu boleh jadi terjawab dengan memahami pengalaman para seniman yang terlibat dalm program residensi BJE. Sebagai contoh, Suman Gopinath, dari India, menjelaskan bahwa Jogja biennale berbeda dengan biennale lain baik dari segi struktur maupun maksudnya. BJE dinilai Gopintah cenderung sederhana dan menghindari retorika seperti biennale besar atau blockbuster, sehingga BJE menjauhkan diri dari sistem komersial murni.
Lebih jauh bagi Gopinath: “…selama 10 tahun, ia (BJE) mencoba membangun sejarah seni alternatif di negara-negara yang secara geografis dan historis terkait melalui perdagangan, politik dan agama. Dalam kata-kata Anthony Gardner, biennale tersebut mencoba semacam regionalisme kritis sebagai sarana untuk menyelaraskan kembali jaringan budaya di seluruh pemisahan geopolitik.” (hlm: 47.)
Pemisahan geopolitik terkadang bukan saja berlaku dalam lintas nasional, tetapi justu di dalam negara Indonesia sendiri. Oleh sebabnya apa yang tampak ingin ditegaskan BJE adalah sebuah solidaritas lintas teritori dan sejarah. Mama Fun, salah satu seniman residensi dari Mollo, NTT, mengutarakan pengalaman perjumpaan dengan beragam subjek.
“Saya merasakan bahwa di tempat ini (Jogja) banyak sekali jejaring yang dengan tanpa sengaja saya membuka jaringan baru lagi dengan bertemu orang-orang seperti kemarin. Beberapa orang dari Tidore, Ambon, Papua, dan dari berbagai macam. Banyak sekali…” (hlm: 89-90). Hal inilah yang menjadi pusaran yang melahirkan sirkulasi subjek pegiat seni baru, di dalam medan sosial seni rupa.
St. Sunardi, dalam esainya bertajuk “10 Tahun Khatulistiwa: Sebuah Perjalanan Membuat Kartografi”, memandang Biennale Jogja Khatulistiwa sebagai sebuah panggung virtual, yang diupayakan sebagai arena publik seni. Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan biennale melahirkan sosok-sosok baru pekerja seni yang secara formal tidak mempunyai pendidikan di bidang seni, namun mempunyai modal dan jiwa untuk menyelenggarakan kegiatan seni. “Bukankah secara tidak sadar Biennale Jogja Khatulistiwa ini sudah menjalankan apa yang disebut metode rhizomatic dalam arti kita membiarkan pertumbuhan bisa muncul dari mana saja?” imbuh Sunardi.
Dalam kecenderungan pewacanaan yang berbasis kesadaran geopolitik dan menyemai terus menerus dekolonialisasi inilah, St. Sunardi menyebutnya sebagai upaya menyusun kartografi berkesenian di Jogja.
Masalah yang tersisa adalah sejauh mana kartografi yang terdiri dari jalinan hubungan antara titik-titik baru ini benar-benar menjadi kartografi sosok-sosok kreatif-nomadik yang haus untuk mengaktualisasikan dalam seri selanjutnya? (hlm: 40).
Tantangan Pasca Dasawarsa
Seni global, barangkali menjadi terma yang menggoda logika seni rupa kontemporer. Terhitung sejak maraknya bienalisasi maupun perhelatan seni rupa paling mutakhir semacam Documenta, selalu mempersoalkan seni global, antara keuniversalan dan relativitas konteksnya.
Arham Rahman, salah satu kurator dalam BJE #5, Indonesia dengan Asia Tenggara, 2019, menjelaskan bahwa: Praktik seni global juga masih seringkali ambigu posisinya. Biennale Jogja sendiri, di awal pendiriannya, juga meragukan gagasan globalisasi seni. Seni global masih tampak sekadar afirmative action. Sumbu pembicaraannya masih berporos pada Barat sebagai kanon. Gagasan pluralismenya sebatas di atas kertas. (hlm: 54).
Rahman juga mengemukakan bahwa BJE dengan praktiknya selama ini sudah merupakan satu gagasan alternatif. Hanya saja menurutnya terlalu berlebihan jika harus disebut sebagai gerakan. “Dengan apa yang dilakukan selama ini, Biennale sudah memberikan kontribusi. Gagasan equator yang dirumuskan Biennale sejak awal bahkan meragukan gagasan seni global dan menganggapnya masih menyimpan persoalan.” (hlm: 53).
Sementara Suman Gopinath sendiri menilai BJE perlu berhati-hati untuk mengatakan bahwa “…telah berkontribusi dalam mendekonstruksi hubungan kekuasaan antara pusat dan pinggiran.” (hlm: 48). Sebab alih-alih hubungan antara praktik seni rupa di metropole Euro-Amerika dengan kawasan Selatan (eks-colonized), seniman-seniman masih menghadapi tantangan dengan praktik artistiknya sendiri di tengah masyarakat.
Jika benar apa yang dikemukakan Arlingga Hari Nugroho dan Tomi Firdaus dalam buku ini, bahwa seniman-seniman residensi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tengah berupaya membangun “Kewargaan dan Performative Citizenship”.
Dalam arti bahwa seniman yang hadir di tempat residensi, terus bersiasat ketika berhadapan dengan masyarakat. Sehingga di dalam melakukan dan membuat karyanya, serta merta ditujukan bersifat partisipatoris atau “relational estetik”. Maka, kiranya perlu untuk melihat sejauh mana hal ini berdampak, atau setidaknya, bagaimana hal ini dikawal sebagai sebuah upaya menjembatani jarak yang laten antara seniman dengan publik?
Kini kian terang bahwa apa yang telah diupayakan sepanjang sepuluh tahun ini perlu disusun lagi. Seperti dikemukakan Jude Anogwih, kurator dari Nigeria, bahwa perlu adanya: “…Kompilasi seluruh katalog pameran, materi penelitian, dan dokumentasi visual dapat berkontribusi besar dalam inisiatif untuk mendobrak sejarah seni Barat yang dominan. Hal itu juga dapat memperkecil kesenjangan produksi pengetahuan antara sejarah seni Barat dan sejarah lokal kita sendiri. Dokumentasi itu juga akan memperkaya khazanah penelitian kritis tentang dampak partisipasi artistik dan kebudayaan di negara-negara non-Barat. (hlm: 52).
Rahman menegaskan pula konsekuensi pengetahuan dan praktik seni dari Barat akan tetap memberikan pengaruh, yang tidak perlu ditolak, sebagaimana konsekuensi kondisi pascakolonial yang hibrid. Namun, menurutnya di dalam mengolak trans-lokalitas, perlu dipertegas definisi dan orientasi “Sejarah seni atau pengetahuan lokal.” Sebab terdapat godaan glorifikasi “yang lokal”, menggali apa yang ada sebelum kolonialisme dan kapitalisme global hadir. Hal ini justru akan mempertebal dominasi Barat. (hlm: 53-54).
Oleh karenanya wacana trans-lokal dalam BJE selanjutnya, tampaknya perlu menghapus “praktik seni lokal”, sebab seperti ditegaskan Rahman, posisinya bukan lagi sebagai liyan. Namun bahaya laten mereproduksi mitos barat, justru muncul seiring dengan glorifikasi istilah: internasional/internasionalisme. Sebab hal ini justru menunjukkan inferioritas yang lokal, sehingga masih merasa sebagai liyan yang butuh direpresentasikan.
Akhirnya, tantangan masa depan BJE adalah mengolah terus perkembangan termutakhir di dalam kerja deteritorialisme dan dekolonisasi itu sendiri. Hal ini mengingat kian pudarnya pusat-pusat tunggal. Sementara, yang terjadi adalah, mengutip Raqs Media Collective, “…adanya ‘universalisme yang saling bersaing’ di dunia!”. (hlm. 47.)
Pertarungan klaim universalisme inilah yang perlu terus dijawab di dalam BJE ke depan. Jika benar pernyataan St. Sunardi, bahwa BJE melahirkan: “pengalaman sampingan yang fungsinya barangkali bisa kita ibaratkan sebagai garis pelesat (lines of flight), yaitu garis-garis yang membuat kita tidak kerasan dengan apa yang mapan. (hlm. 39).
Mungkinkah menjadi penting untuk merasa ‘duduk tidak jenak’ di kursi “khatulistiwa” itu sendiri? Akankah kita menemukan spektrum baru, setelah satu dasawarsa menabur asa “khatulistiwa?” (*)
Judul :
10 Tahun Biennale Jogja Seri Khatulistiwa: Praktik Geopolitik dan Dekolonisasi
Penulis :
Adhi Pandoyo, Anissa Rahadiningtyas, Anthony Gardner, Arham Rahman, Alia Swastika, Arlingga, Hari Nugroho, Benny Widyo, Budi N.D. Dharmawan, Duls Rumbawa, Harmantyo Pradigto Utomo, Jude Anogwih, St. Sunardi, Sabrina Citra, Saraswati N., Suman Gopinath, Tomi Firdaus
Cetakan : Desember 2022
Penerbit : Yayasan Biennale Yogyakarta
Tebal : 240 halaman
ISBN : 978-602-51166-9-8